You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Dukung Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Mayestik
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

DKI Dukung Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Mayestik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mendukung upaya digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless) yang bekerja sama dengan salah satu operator seluler nasional di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru. 

Mulai sekarang kita bisa menggunakan pembayaran digital untuk kegiatan transaksi di pasar ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, selain mempermudah pembayaran, digitalisasi akan lebih mendorong pengembangan pelaku usaha UMKM.

Anies Pimpin Apel Bela Negara di Monas

"Mulai sekarang kita bisa menggunakan pembayaran digital untuk kegiatan transaksi di pasar ini. Kita berharap UMKM bisa mengembangkan usahanya," ujar Anies, usai soft launching Jakmikro dan T-cash di Pasar Mayestik, Selasa (19/12).

Dikatakan Anies, tren ekonomi dunia saat ini sudah mengarah pada sistem pembayaran cashless. Karena itu, kondisi ini harus diantisipasi tidak hanya oleh pengusaha besar tapi juga para pelaku UMKM.

Dia berharap, pembayaran menggunakan sistem cashless dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sehingga, masyarakat akan semakin tertarik untuk berkunjung dan bertransaksi di Pasar Mayestik.

"Pembeli bisa belanja menggunakan handphone yang sudah terdaftar. Pedagang akan bisa mengelola manajemen keuangan lebih rapi karena uang masuk dan keluar terekam dengan baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12613 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1397 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1393 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1338 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1043 personBudhi Firmansyah Surapati